Advertisement
 |
| Pengurus DPD Hanura DPD Kepri saat mengadakan konferensi pers di Kantor DPD Hanura Kepri. |
Batam - Pengurus Partai Hanura DPD Provinsi Kepulauan Riau menyesalkan stadment penolakan Muhammad Rudi atas adanya atribut baliho partai hanura yang berisi sosialisasi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan juga calon Walikota dan Wakil Walikota Batam.
Dalam baliho yang diedarkan oleh partai Hanura di sejumlah tempat, terpampang dengan gambar Indianto dan Suryani selaku calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, dan foto Muhammad Rudi dan Amsakar selaku calon Walikota dan Wakil Walikota Batam.
"Setelah pernyataan beliau (Muhammad Rudi-red) di media akan penolakan dan pencabutan spanduk baliho yang mensosialisasikan dirinya selaku calon Walikota Batam. Sejumlah spanduk baliho kami hilang," kata Uba Ingan Sigalingging saat mengadakan konferensi pers di kantor DPD Partai Hanura. Senin (31/8/2020).
Pihaknya menilai, calon kandidat yang diusung oleh Partai Hanura adalah keputusan pusat.
"Beliau (Muhammad Rudi-red) yang mengajukan diri untuk diusung partai Hanura, tapi sekarang kenapa malah terkesan ditolak beliau. Jika beliau memang tidak setuju, silahkan dilakukan secara aturan kode etik politik yang resmi, jika seperti ini ceritanya seperti pelecehan bagi partai Hanura," kata Uba Ingan.
Sementara itu, Kuasa Hukum Partai Hanura DPD Kepri, A.R Rambe, SH, menyampaikan dalam waktu dekat, pihaknya akan melayangkan laporan kepada pihak Kepolisian.
"Tidak ada poin hukum apapun yang dilarang terkait pemasangan baliho tersebut. Terkait hal ini, dalam waktu dekat akan kita laporkan dengan pasal pencurian" kata A.R Rambe, SH.
Ditempat yang sama, Bambang selaku Sekretaris DPW PKS Kepri juga menyampaikan kekesalan atas pernyataan Muhammad Rudi.
"Tahun lalu juga kita sama seperti sekarang, dimana calon Walikota Batam dan Gubernur Kepri berbeda. Tapi tidak ada separah sekarang hingga terjadi pelarangan dan cara-cara tidak sehat," kata Bambang. (R01)
Advertisement
.jpeg)
