Advertisement
 |
| Foto Istimewa (suarapersada) |
Humbahas – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tercatat sebagai penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terbanyak tahun 2020 di Indonesia.
Hal tersebut sesuai data sejak 2015-2020 jumlah penerima BSPS di Humbahas ini mencapai 6.283 unit, dan untuk tahun ini tembus 2.169 unit. Ini sungguh luar biasa berkat yang diterima masyarakat Humbang Hasundutan.
Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI Komisi X drh Jhonny Allen Marbun dalam acara serah terima buku tabungan (serbutab), Rabu (29/7) di Aula Huta Mas Doloksanggul.
Serah terima serbutab itu dihadiri oleh Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE, Kepala SNVT Penyedia Rumah Swadaya Provinsi Sumut diwakili PPK Rumah Swadaya Jahoras Naibaho, Bramantyo dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumut II, pihak Bank Mandiri dan lainnya.
“Bantuan ini bukan jatuh dari langit, diminta saja belum tentu dikasih, apalagi tidak diminta. Tapi Bupati Humbahas, bapak Dosmar Banjarnahor selalu rajin ke Jakarta mengetuk hati Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, menjumpai para wakil rakyat hanya untuk keperluan masyarakat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka akan mendapat,” ujar Jhonny Allen dalam sambutannya.
Lanjut dia, “jadi karena Bupati Humbahas rajin mengetuk pintu, maka dikasihlah pembangunan untuk Humbang Hasundutan. Untuk siapa pembangunan itu, jelas untuk masyarakat. Apakah pembangunan itu sudah cukup, belum, karena kita akan maju terus. Jawa sajapun belum cukup. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, supaya Humbang Hasundutan ini maju dan aman,” katanya.
Menurut Jhonny Allen, Pemerintah Daerah Humbang Hasundutan ini selalu menghargai Pemerintah Pusat. Hidup ini harus saling menghargai. Sehingga Pemerintah Pusatpun menghargai Daerah, kalau pembangunan sudah berhasil di Humbang Hasundutan, maka rasa capekpun hilang, dan tahun depan diperkirakan 3.500 unit lagi rumah akan dibedah di Humbang Hasundutan.
Sementara itu, Jahoras Naibaho menjelaskan jumlah bantuan BSPS sebanyak Rp 17.500.000 dengan perincian Rp 15 juta untuk material dan Rp 2,5 juta jasa tukang. Namun supaya bisa menjadi layak huni, dana pembangunannya harus ditambah pemilik rumah. Pembangunan harus tepat sasasan dan layak huni, karena tujuan BSPS ini terwujud adalah supaya rumah layak huni. Pembangunannya harus tepat sasaran, tepat prosedur, tepat waktu, bermanfaat dan akuntabel.
Editor : R01
Sumber : Suarapersada.com
Advertisement
.jpeg)
