Advertisement
 |
| Foto Istimewa (MCB) |
Batam - Ketua DPRD Batam, Nuryanto SH memimpin langsung rapat paripurna dalam agenda menyampaikan hasil laporan reses masa Persidangan I Tahun Sidang 2018 di Gedung DPRD Kota Batam, Kamis, (06/12/2018).
Adapun laporan hasil reses DPRD Kota Batam, dari Fraksi, PDI P, Golkar, Gerinda, Demokrat, PKS, Hanura, dari masing-masing Dapil tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 2018, dilansir dari kritisnews.com adalah:
“Lambatnya layanan dalam pengurusan KTP, KK dan lainnya, dimana dalam pengurusannya memakan waktu sampai 2 tahun serta banyak yang belum selesai. Serta program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) terkesan asal bangun tanpa memikirkan kualitas, mutu bangunan,” kata Sugito dari Fraksi PDIP.
“Sistem zonasi penerimaan siswa perlu kajian dan pemerataan, Penambahan personil Guru serta angkutan Sekolah baik itu di darat maupun laut. Pembangunan dan Peningkatan layanan Posyandu serta Pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat,” Joko Mulyono dari Fraksi Golkar.
“Sistem perekrutan lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal perlu diperioritaskan, Pendataan ulang masyarakat miskin dimana bantuan banyak yang tidak tepat sasaran, Penertiban Warnet dan Game pada jam-jam Sekolah,” ujar Mesrawati dari Fraksi Demokrat.
Baca Juga : Saat Marlin Gembor Gemborkan Batik, 2021 Minta Anak TK Hingga SMP Pakai Seragam Batik
“Sangat sulitnya mencari lapangan pekerjaan serta tingginya harga bahan pokok, Bantuan permodalan yang mudah di akses, Pelatihan, penyediaan peralatan produksi, pemasaran bagi pelaku UKM, Pembangunan infrastruktur perlunya mutu, kualitas dan ketepan waktu,” Rohayzad dari Fraksi PKS.
“Pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Pendataan,Pendistribusian raskin serta dana tunai rumah tidak layak huni, Penerimaan Siswa serta Penambahan pendidikan muatan lokal, Pembangunan pelabuhan rakyat, taman bermain yang mana menjadi kebutuhan masyarakat kota Batam,” kata Bustamin dari Fraksi Hanura.
“Perbaikan jalan rusak, Drainase di pemukiman penduduk, Rumah Ibadah, Posyandu dan sarana lainnya. Hasil reses ini jangan hanya menjadi catatan saja, dimana banyak yang belum terealisasi,” ungkap Harmidi dari Fraksi Gerinda.
Baca Juga : Rudi Mau Cuti! Ini Pesannya Kepada Warga Batam
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Wakil Walikota Batam, Amsakar Ahmad menyampaikan akan menyelaraskan program pembangunan Kota Batam tahun 2021 mendatang dengan hasil reses DPRD Batam.
Dijelaskan Amsakar, bahwa pada dasarnya. Pemko Batam dan DPRD Batam memiliki komitmen bersama untuk mengakomodir semua yang menjadi keluhan masyarakat. Karena itu, yang disampaikan oleh fraksi di DPRD tentunya akan diselaraskan dengan program Pemko Batam.
“Apa yang disampaikan DPRD tadi akan kita jawab dengan lengkap di agenda Paripurna selanjutnya,” kata Amsakar, dikutip dari Media Center Pemko Batam. Senin (14/9).
Pandemi Covid-19 saat ini diakuinya memang membuat sejumlah rencana kegiatan pembangunan harus ditunda, karena sejumlah anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Termasuk juga beberapa pokok pikiran DPRD Batam yang belum dapat direalisasikan.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam mengalami penurunan karena banyaknya sumber PAD yang juga terdampak Covid-19. Seperti halnya sektor pendapatan pajak hotel dan restoran, jasa hiburan dan lainnya yang banyak tak lagi beroperasi.
“Banyak hotel yang malam hari tak lagi hidup lampunya, hal ini tentunya memberikan dampak terhadap PAD,” jelasnya.
Baca Juga : Mendapat Kado dari Anak Kecil, Soerya Respationo Meneteskan Air Mata
Penanganan Covid-19 saat ini masih terus dilakukan, itu sebabnya pihaknya terus mengimbau kepada masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Dengan harapan tentunya bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Setiap kegiatan saya juga menyampaikan agar masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan,” katanya. (R02)
Advertisement
.jpeg)
