 |
| Foto Istimewa (Dok:Indeksberita) |
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menanggapi terkait sengketa lahan Markaz Syariah milik pemimpin organisasi masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab itu berada di areal sah milik PTPN VIII.
Mahfud MD berharap, jika tanah tersebut dilanjutkan saja penggunaannya sebagai Pondok Pesantren. Akan tetapi, ada beberapa syarat tentunya.
"Nah kita lihat nanti, kalau saya berfikir begini, itukan untuk keperluan pesantren ya teruskan saja untuk keperluan pesantren tapi nanti yang ngurus misalnya majelis ulama, NU, Muhammadiyah gabung lah termasuk kalau mau FPI bergabung di situ," ujar Mahfud dalam diskusi bertajuk Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya, secara virtual, Minggu (27/12/2020).
Namun, Mahfud mengaku tidak mengetahui pasti akan solusi yang terbaik dari sengketa lahan tersebut karena hal tersebut di luar kewenangannya.
"Tetapi saya tidak tahu solusinya karena itu urusan hukum pertahanan bukan urusan politik hukum dalam arti kasus dan keamanan, tetapi itu masalah hukum dalam arti hukum administrasinya itu ada di pertanahan dan BUMN. Sehingga silakan saja apa kata hukum tentang itu, semua itu betul UU hukum agraria jika tanah sudah ditelantarkan 20 tahun dan digarap oleh petani atau oleh seseorang tanpa dipersoalkan selama 20 tahun itu bisa dimintakan sertifikat," ujar Mahfud dilansir dari sindonews.com.
Lanjut Mahfud, permasalahan tersebut perlu ditelusuri, apakah benar petani disana sudah lebih dari 20 tahun sebelum dijual ke Habib Rizieq. Sebab, izin dan persetujuan dari PTPN VIII berdasarkan sertifikat HGU Nomor 299 tanggal 4 Juli 2008.
"Nah sekarang kita pastikan dulu petaninya apa betul sudah 20 tahun di situ dan kedua HGU sebenarnya baru dimiliki secara resmi tahun 2008, sehingga tahun 2013 ketika tanah itu dibeli oleh Habib Rizieq itu sebenarnya belum 20 tahun digarap oleh petani kalau dihitung sejak pemberian nya oleh negara pengurusannya oleh negara terhadap apa namanya PTPN VIII," ungkapnya.
Mahfud juga menegaskan, persoalan tersebut harus diselesaikan secara baik-baik dan tidak perlu ada tindakan-tindakan yang bisa merugikan pihak-pihak tertentu.
"Tapi mari kita selesaikan ini secara baik-baik saja," tuturnya.
Sebelumnya, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII telah mengirimkan surat somasi kepada Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah. Hal tersebut terkait lahan Markaz Syariah milik pemimpin organisasi masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab itu berada di areal sah milik PTPN VIII. (**)
.jpeg)
