 |
| Foto Istimewa (Dok: Prokompim) |
Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S. IP menghimbau agar setiap OPD Prioritaskan Program yang berdampak langsung ke masyarakat. Hal tersebut disampaikan ketika membuka Forum Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021, dengan tema Peningkatan Investasi, Penanggulangan kemiskinan dan Reformasi birokrasi, bertempat di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah Lantai 3 Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Jl. Daeng Marewa No 1, Senggarang, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (1/3/2021).
Rahma mengatakan bahwa proses penyusunan RKPD tahun 2022 telah memasuki tahap pembahasan forum perangkat daerah. "Forum OPD ini kita azamkan untuk menyatukan pandangan, fikiran dan langkah-langkah kedepan untuk meningkatkan pembangunan daerah di Kota Tanjungpinang Tahun 2022," ujar Rahma.
Forum OPD ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama yang lebih efektif dalam konteks pembangunan manusia secara komprehensif.
"Pada kesempatan ini kita bersama bertukar pemikiran, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk mengintegrasikan, mendialogkan pikiran dan pandangan masing-masing guna mempercepat akselerasi pembangunan Kota Tanjungpinang, dan bekerja sekuat tenaga karena tantangan ke depan yang kita hadapi akan semakin berat," tambah Rahma.
 |
| Foto Istimewa (Dok: Prokompim) |
Lebih lanjut Rahma menjelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah harus bisa menjadi wadah dan media interaktif bagi stakeholder dalam menetapkan program dan kegiatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya. Sebagai sarana membangun komitmen bersama diantara para pemangku kepentingan dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas, transparan dan akuntabel, harus dimulai dari perencanaan yang baik.
"Perlu adanya penyelarasan program-program pembangunan daerah yang bersumber dari APBD Kota, Propinsi, maupun APBN, serta sumber dana lainnya seperti CSR," jelasnya.
Rahma juga menyampaikan untuk Kegiatan pembangunan daerah yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, supaya dikoordinasikan dengan Provinsi dan Kementerian atau lembaga terkait.
"Untuk setiap OPD diharapkan mampu melakukan koordinasi dengan Kementerian dan memperjuangkan program yang berdampak langsung dengan masyarakat yang bersumber dari dana APBN. Mulai tahun ini kita harus bergerak cepat, agar kegiatan yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi dapat segera terlaksana dengan baik," tutup Rahma.
 |
| Foto Istimewa (Dok: Prokompim) |
Forum Perangkat Daerah dihadiri oleh Kepala BPS Kota, Asisten, Staf Ahli, kepala OPD, kabag, serta Camat. Selain itu diikuti secara virtual oleh pejabat esselon 3 dan 4 di lingkungan masing-masing.
Editor : Antoni
.jpeg)
