 |
| Foto Istimewa |
JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung rebranding Cigading Port menjadi Krakatau International Port (KIP), yang akan diresmikan manajemen PT Krakatau Bandar Samudera/KBS (anak usaha PT Krakatau Steel) sebagai pengelola KIP pada Juli 2021. Sekaligus mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan dan pengembangan KIP sebagai International Hub Port, sekaligus pelabuhan curah kering terbesar dan terdalam di Indonesia.
"KIP berlokasi pada Golden Area of Sunda Strait. Terhubung dengan Jalur 21st Century Maritime Silk, garis komunikasi laut (Sea Lane of Communication/SloC), dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Keberadaannya sangat penting untuk mendukung program National Logistic Ecosystem (NLE) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Nomor 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Layanan logistik yang lebih efektif serta efisien sangat penting demi percepatan dan pemerataan ekonomi bangsa," ujar Bamsoet usai menerima direksi PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), di Jakarta, Senin (24/5/21).
Turut hadir antara lain Direktur Utama PT KBS Akbar Djohan, Komisaris PT KNR Anggawira dan Corcom PT KBS Aditya Nugroho.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, KIP merupakan aset sekaligus peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perannya dalam perdagangan global. Khususnya dalam memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah sebagai penunjang ekspor.
"KIP yang memiliki 17 dermaga, yang juga terintegrasi dengan jasa logistik dan pergudangan terpadu atau integrated warehouse (IWH) terbesar se-Asia Tenggara. Memiliki teknologi bongkar muat dan sistem informasi baru dengan pelayanan front-end yang diintegrasikan oleh sistem informasi SAP 4 HANA and POCIS. Didukung implementasi teknologi atau Internet of Things (IoT) mutakhir, sehingga mampu mengakomodir berbagai jenis kapal mulai dari 10.000 – 200.000 DWT (super capsize vessel)," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, terlebih setelah adanya Bagan Pemisah Alur Laut (Traffic Separation Scheme/TSS) yang diberlakukan di Selat Sunda dan Lombok pada 1 Juli 2020, menjadikan trafik di Selat Sunda akan meningkat. Sehingga bisa menjadi jalur alternatif perdagangan ke Asia Barat dan Eropa yang selama ini bertumpu pada Selat Malaka.
"Pada tahun lalu, selain melayani ekspor besi dan baja, pelabuhan tersebut juga melayani ekspor kargo mineral komoditas batubara, kokas, bijih besi, dan GGBFS (ground granulated blast furnace slag) ke China, India, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Vietnam. Serta diperkuat dengan 20 jalur domestik untuk pengiriman kargo mineral maupun pangan di seluruh wilayah Indonesia," pungkas Bamsoet. ***
.jpeg)
