 |
| Ketua LSM CIRA, Abdullah (Dok: Pribadi) |
Batam, pelitatoday.com - Rangkap jabatan yang di emban oleh Ahmad Ma'ruf Maulana sebagai Ketua Kadin Kepri dan Ketua Partai Golkar Kepri dinilai akan merusak dunia bisnis di Kota Batam bahkan di Provinsi Kepulauan Riau.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua LSM Central Informasi Rakyat (CIRA), Abdullah kepada pelitatoday.com. Kamis (10/6/2021).
"Ahmad Ma'ruf Maulana adalah politisi yang tidak punya pendirian. Tahun 2017 sangat getol untuk membubarkan BP Batam, di tahun 2018 beliau mendukung keberadaan BP Batam, dan tahun 2020 beliau meminta Pemerintah Pusat untuk mencabut status Ex-Officio Kepala BP Batam. Ini jelas karena kepentingan politik dan bisnisnya. Disatu sisi, beliau juga Ketua Kadin Kepri, tentunya Kadin seharusnya mengedepankan bisnis Batam dan Kepri secara keseluruhan. Bukan kepentingan politik dan bisnis beliau," kata Abdullah.
"Orang mengangkat beliau sebagai Ketua Partai Golkar Kepri, seharusnya melepaskan diri dan mundur dari Ketua Kadin kalau beliau ingin menjadi seorang politisi," kata Abdullah.
Abdullah menegaskan, jika hal ini tetap dipertahankan, akan mengganggu dunia investasi di Kota Batam.
"Menahkodai dua jabatan sekaligus, yakni Ketua Kadin Kepri secara Bisnis, tentunya beliau harus mengakomodir seluruh pengusaha di Kepri. Di satu sisi, beliau adalah ketua Partai Politik," pungkasnya.
Pihaknya menilai Ahmad Ma'ruf Maulana harus mundur dari jabatan Ketua Kadin Kepri jika ingin berkarir di dunia politik.
"Saya pikir iklim bisnis di Kota Batam akan mundur jika ini dipertahankan. Dimana, dalam dunia politik akan muncul kegaduhan-kegaduhan politik. Contohnya di Batam saat ini, akan mengganggu kedatangan investor jika terjadi kegaduhan politik, artinya tidak ada kepastian hukum di sini. Sehingga membuat suasana menjadi gaduh, akibatnya investor bisa hengkang dari Batam ini," tegasnya.
LSM CIRA menuturkan, pangamatan pihaknya terhadap sepak terjang Ahmad Ma'ruf Maulana sejak menjadi Ketua Partai Politik, justru condong dalam dunia politik.
"Pengamatan saya akhir-akhir ini, dunia usaha (Ketua Kadin Kepri) beliau tidak terlalu kembangkan untuk mengajak para investor ke Batam, beliau malah condong memikirkan dunia politik, sangat riskan dan mempengaruhi masyarakat luas. Kita memikirkan politik itu untuk memilih pemimpin, tapi dalam konteks ini kita harus memikirkan masyarakat luas, karena dengan dunia usaha yang maju dan berkembang akan menghasilkan masyarakat yang makmur dan sejahtera," tutupnya.
Perlu diketahui, salah - satu kegaduhan yang terjadi di Kota Batam akhir-akhir ini adalah terkait polemik banjir limbah di KPLI Nongsa Batam yang diduga kuat diakibatkan kegiatan cut and fill PT Wiraraja yang diketahui pemiliknya adalah Ahmad Ma'ruf Maulana.
Baca Juga : LPM di Batam Dikebiri, FKTW Makin Kuat
Belakangan, pemberitaan media lokal menyebut, akibat banjir limbah di KPLI, laut Punggur ikut tercemar limbah beracun yang mengakibatkan warga takut cari ikan.
Namun. Hingga saat ini, belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atas insiden banjir limbah di KPLI Kabil. Padahal sebelumnya, Gakkum KLHK wilayah Sumatra sudah turun ke lokasi.
 |
| Potret Gudang Kawasan Pengelohan Limbah Industri (KPLI) di Kabil mengalami banjir (ist) |
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol BP Batam Dendi Gustinandar kepada wartawan mengatakan, pihaknya belum mengeluarkan izin terkait aktivitas pemotongan lahan di Telaga Punggur di sekitar KPLI Punggur.
Menanggapi hal ini. Public menilai PT Wiraraja kebal hukum, bahkan berhasil menekan pihak Gakkum KLHK wilayah Sumatera saat turun ke lokasi untuk menghentikan kegiatan cut and fillnya.
Editor : Redaksi
.jpeg)
