 |
| Gubernur Kepri, Ansar Ahmad (ist) |
Batam, pelitatoday.com - Janji politik memang tidak bisa dipegang dan menjadi patokan untuk memilih seorang pemimpin.
Sering kali, seorang politikus akan melakukan berbagai cara untuk menggoda dan merayu masyarakat untuk memilihnya, seperti menebarkan janji saat kampaye.
Masyarakat Kepri tentu mengetahui akan janji yang dilontarkan oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat kampanye. Seperti menggratiskan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bagi semua siswa sekolah menengah atas ( SMA) / sekolah menengah kejuruan (SMK) sederajat yang ada di Kepri.
Menurutnya saat itu, sudah dihitung alokasi anggarannya berapa per bulannya dan selama setahun untuk siswa kelas 1 sampai kelas 3 SMA / SMK. Tidak hanya mengratiskan SPP, pihaknya akan memberikan perlengkapan sekolah gratis untuk siswa baru atau siswa kelas 1 SMA / SMK di Kepri.
“Aspirasi masyarakat ini akan kita realisasikan untuk meringankan beban ekonomi orangtua dan mendorong pendidikan masyarakat Kepri. Insha Allah APBD Kepri mampu," kata Ansar waktu itu, seperti ditulis oleh Batampos.co.id.
Namun faktanya, janji ini terkesan tidak ditepati setelah Ansar menjabat sebagai Gubernur dan beralasan keterbatasan dana APBD.
“Sudah dihitung, APBD kita memang tak mampu,” kata Ansar di Tanjungpinang kepada wartawan, Kamis (1/7/21).
Ansar pun kembali menebarkan janji jika memungkinkan pada tahun 2022, program SPP gratis itu bisa dianggarkan kembali melalui APBD murni.
Padahal, janji program SPP gratis itu akan sangat membantu warga khususnya yang terdampak COVID-19 saat ini, seperti korban PHK atau dirumahkan.
Selain itu, soal janji memberikan 1 unit motor kepada RT dan RW se-Kepri. Program bantuan operasional untuk 10.000 RT/RW itu, katanya akan direalisasikan dalam 4 tahun kepemimpinannya. Ansar juga mengatakan APBD Kepri cukup untuk program tersebut.
“Dalam waktu 4 (empat) tahun akan direalisasikan. Kemampuan APBD kita cukup,” katanya saat itu kepada wartawan.
Baca Juga : Soal Pelantikan Plh Sekda Kepri, Ini Kata Ketua Ombudsman Kepri
Namun, belakangan diketahui program ini belum masuk dalam program prioritas yang akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.
Ansar kembali disorot soal janji ini dan beralasan karena situasi Covid-19, dan kembali berjanji memberikan insentif lain kepada RT/RW.
“Kalau masih kondisi Covid seperti ini, kita akan berikan insentif lain kepada RT dan RW,” ujarnya kepada wartawan belum lama ini.
Penulis : Pino Siburian
.jpeg)
