 |
| Foto Istimewa |
Batam - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Komisi III, meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepri untuk melakukan evaluasi terkait pemberlakukan masa hasil test Swab Polymerase Chain Reaction (PCR).
Mengingat, dalam aturannya Hasil Swab PCR hanya berlaku selama 2x24 jam saja. Atau dua hari sebelum waktu keberangkatan menggunakan beragam moda transportasi. Baik masuk maupun ke luar dari Provinsi Kepri.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri Widiastadi Nugroho disela-sela inspeksi mendadak (Sidak), di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, pada Jumat (6/8/2021) pagi.
Saat itu, politisi PDI Perjuangan ini ditemani oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepri Surya Sardi bersama Yudi Kurnain dan Yusuf.
"Kehadiran kami disini, berbekal adanya keluhan dari masyarakat terkait masa berlakunya hasil Swab PCR yang hanya berlaku selama 2x24 jam saja," jelas Widiastadi Nugroho.
Sehingga, tambahnya, jika hanya 2x24 jam pasca-diambil sampelnya maka akan terkendala ketikaa akan berangkat. Terlebih lagi, jadwal keberangkatan maskapai yang saat ini tidak pernah tepat waktu dan kerap berubah-ubah.
"Walhasil, waktu yang ditentukan tadi menjadi habis. Dan membuat masyarakat akhirnya melakukan Swab PCR ulang dan menimbulkan biaya lagi," terangnya.
Untuk itu, Komisi III DPRD Provinsi Kepri akan merekomendasikan hasil sidak tersebut ke Ketua DPRD Kepri. Dan selanjutnya akan diteruskan ke Pemerintah Provinsi Kepri, dalam hal ini Gubernur Kepri.
"Hal ini ditujukan agar nomenklatur dalam edaran dari Satuan Gugus Tugas Covid Pusat dikaji ulang lagi. Sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan jika direvisi nanti, persyaratan keberangkatan swab PCR 2x24 jam itu dihitung sejak hasil tes dikeluarkan. Bukan mulai dilakukannya tes PCR-nya," tutupnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Kepri Yusuf yang mengatakan bahwa hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Kepri.
Terlebih lagi, jika ada pasien yang mengalami kedarudarat karena adanya musibah.
"Untuk itu, kami minta agar ada ada kebijakan khusus yang lebih memudahkan persyaratan terbangnya," terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepri Surya Sardi meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepri untuk bisa memperhatikan semua keluhan yang disampaikan oleh warga.
Sehingga apa yang ditekankan dari Pemerintah bisa sinkron dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.
"Sinkronisasi antara harapan dan penegakan aturan juga perlu dilakukan disini. Sehingga harapan warga terkait keluhan itu dengan penegakan aturan yang baku bisa sama-sama jalan," terangnya.
Sebagaimana diketahui, pelaku perjalanan dengan moda transportasi laut, darat dan udara antar kota dan antar daerah dengan kategori PPKM level 4 dan level 3, diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 Jam sebelum keberangkatan sebabagai salah satu persyaratan.
Dimana pemeriksaan Swab Test PCR tak terpisahkan dalam metode tes untuk menegakkan diagnosis Covid-19.
Swab adalah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan (sampel). Dimana Swab dilakukan pada nasofaring dan atau orofarings.
Pengambilan ini dilakukan dengan cara mengusap rongga nasofarings dan atau orofarings dengan menggunakan alat seperti kapas lidi khusus.
Dibanding rapid test, pemeriksaan RT-PCR lebih akurat. Metode ini jugalah yang direkomendasikan WHO untuk mendeteksi Covid-19. Namun akurasi ini dibarengi dengan kerumitan proses dan harga alat yang lebih tinggi. Selain itu, proses untuk mengetahui hasilnya lebih lama ketimbang rapid test. ***
#Humas DPRD Kepri
.jpeg)
