 |
| Utusan Sarumaha (Ist) |
Batam, pelitatoday.com - Beredar surat undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait proses pilihan ketua RT. 04 Komplek Mitra Mall dan Perum Central Raya Batuaji dari Komisi 1 DPRD Batam yang akan digelar pada tanggal 13 September 2021.
Namun, sejumlah masyarakat Kota Batam menilai respon Komisi 1 DPRD Batam untuk mengadakan RDP terkait pemilihan ketua RT terlalu berlebihan.
"Perdana di indonesia?? Tapi hal ini masih lebih baik dari pada mendanai WIL berlibur bukan?" tulis pantas menanggapi surat tersebut.
"Tak usah dihadiri, sk udah keluar kok. Kalau ada yang tidak terima silakan sk nya digugat" tulis Richard.
Sementara itu, Parlin Girsang selaku Ketua RT terpilih di laman Facebooknya menjelaskan bahwa proses pemilihan Ketua RT.04 telah terlaksana pada Tanggal 11 Maret 2021 dengan perolehan suara Nomor urut 01 sebanyak 81 suara, dan Nomor urut 02 sebanyak 10 suara.
"Saya adalah nomor urut 01 sebagai Pemenang dan telah menerima SK dari Kelurahan Bukit Tempayan, pada tanggal 31 Maret 2021 dan SAH menjadi Ketua RT.04 /RW.05 ( Komplek Mitra Mall dan Perum Central Raya Batuaji ) Periode 2021 -2026," tulis Parlin.
Baca Juga : Carolein Parewang Mengaku Benar Selingkuh dengan Oknum DPRD Batam
Namun, setelah mendapat surat undangan RDP dari DPRD Batam, Parlin justru mempertanyakan terkait fungsi RDP tersebut.
"Apakah fungsi dan manfaat Rapat Dengar Pendapat umum ini?," tanya Parlin.
Terpisah, Anggota Komisi 1 DPRD Batam, Utusan Sarumaha kepada pelitatoday.com menyampaikan bahwa sekecil apapun pengaduan masyarakat, pihaknya harus tetap merespon.
"RDP tersebut sifatnya adalah untuk meminta penjelasan dari berbagai pihak terkait permasalahan yang disampaikan kepada Komisi 1 DPRD Batam. Dalam hal ini, kami menerima laporan terkait pemilihan Ketua RT di Wilayah Batuaji yang perlu diluruskan mekanismenya," kata Sarumaha. Kamis (9/09/2021).
Baca Juga : Diduga Selingkuh, Begini Respon Oknum DPRD Batam Saat Diminta Klarifikasi
Utusan juga mengaku belum membaca laporan masyarakat terkait masalah tersebut. Namun, Ia menjelaskan bahwa diadakannya RDP tersebut nantinya bukan untuk membenarkan sepihak.
"Secara detail saya belum membaca laporan tersebut. Namun, kenapa sampai dijadwalkan RDP, tentu hal ini menyangkut masyarakat luas yang pada intinya nanti kita akan memanggil semua pihak untuk memberikan penjelasan," pungkasnya. (R01)
.jpeg)
