 |
| Gedung DPRD Batam. (Ist) |
Batam, pelitatoday.com - Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk angkat suara terkait sidak yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Batam ke PT. SMOE Indonesia.
Dimana, sidak yang dilakukan oleh sejumlah anggota Komisi IV DPRD Batam tersebut adalah tindak lanjut RDP yang sebelumnya dilakukan. Dimana, dalam RDP itu diketahui kontrak kerja sebanyak 6 ribu karyawan di PT SMOE Indonesia bermasalah.
"Memangnya apa fungsi, tugas, tanggungjawab dan hak DPRD Kota itu?. Kondisi pandemi saat ini harusnya DPRD Kota Batam melakukan pengawasan terhadap semua kebijakan Walikota Batam, pelayanan publik, perijinan apakah sudah berjalan dengan baik, sehingga berdampak dan bermanfaat bagi dunia usaha dan masyarakat banyak," tulis Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk melalui aplikasi WhatsAppnya kepada awak media ini. Jumat (11/02).
Ia menilai sidak yang dilakukan oleh DPRD Kota Batam ke PT. SMOE Indonesia menggangu dan membuat keresahan dan ketidaknyamanan dalam berusaha di Batam.
"Knapa rajin sidak-sidak ke dunia usaha, menganggu kenyamanan dalam berusaha. Kalau ada kesalahan, kan ada eksekutif da dinas terkait. Saya meminta agar lebih elegan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat," pungkasnya.
Baca Juga : Pimpinan PT SMOE Mangkir, Komisi IV DPRD Batam Jadwalkan RDP Ulang Terkait Data 7.000 Tenaga Kerja Kontrak
Jadi Rajagukguk juga mengaku akan melayangkan surat protes dan keberatan kepada Ketua DPRD Batam dan Walikota Batam terkait sidak yang dilakukan Komisi IV DPRD Batam ke PT. SMOE Indonesia.
"Kadin Batam akan buat surat resmi protes dan keberatan kepada Ketua DPRD Batam, Walikota Batam dan akan ditembuskan kepada Pemerintah Pusat," tutupnya. (R01)
.jpeg)
