 |
Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bangga Kencana yang digelar Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kepri di Hotel CK Tanjungpinang. (Dok: DK) |
Kepri, pelitatoday.com - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bangga Kencana yang digelar Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kepri di Hotel CK Tanjungpinang, Rabu (13/4).
Program Bangga Kencana atau Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat, melalui berbagai kelompok kegiatan di masyarakat.
Rakerda Bangga Kencana Provinsi Kepri kali ini mengusung tema "Penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Melalui Optimalisasi Sumberdaya Konvergensi Lintas Sektor."
Gubernur Ansar menyebutkan program Bangga Kencana sebagai program yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan kualitas keluarga di Kepri. Keluarga sebagai unit masyarakat yang terkecil memegang peranan penting untuk menjadi pijakan awal menuju masyarakat Kepri yang kuat dan sehat.
"Melalui Bangga Kencana ini kita bersama semua saling berupaya untuk mewujudkan kualitas keluarga yang pada akhirnya bisa menjamin kualitas SDM di Kepri memiliki keunggulan dan daya saing yang mumpuni," kata Gubernur Ansar.
Dirinya berharap BKKBN melalui Bangga Kencana juga bisa terus memaksimalkan upaya penurunan stunting di Kepri. Saat ini angka stunting di Kepri ada di 17,6 persen yang membuat Kepri berada di empat provinsi terbawah secara nasional. Sementara angka stunting secara nasional masih ada di angka 24,4 persen.
"Target dari bapak Presiden di tahun 2024 stunting harus turun ke 14 persen, maka dari itu kita harus kerja keras agar target itu bisa tercapai," tegas Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar juga menyinggung perihal bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia di tahun 2045. Menurutnya, kesempatan itu harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan pengembangan SDM yang didasarkan pada studi komprehensif sehingga bisa sesuai dengan roadmap Indonesia Emas di tahun 2045.
"Jangan sampai bonus demografi malah menjadi bencana demografi jika kita lengah tidak mempersiapkannya dari sekarang," pungkas Gubernur Ansar.
Sumber : Diskominfo Kepri
.jpeg)
