 |
| Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo. |
BALI - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo dan juga mantan Ketua DPP HIPMI 2001-2004, mengapresiasi perjalanan lima puluh tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Sejak berdiri pada tahun 1972, HIPMI senantiasa berkiprah dalam membangun jiwa kewirausahaan generasi muda bangsa, agar tumbuh menjadi pengusaha yang profesional, tangguh, dan berdaya saing. Ke depan, tantangan dunia usaha akan semakin kompleks dan dinamis, yang meniscayakan semangat sinergi dan kolaborasi.
"Di sinilah peran strategis HIPMI sebagai organisasi yang mampu menjembatani dan membangun soliditas antar dunia usaha, maupun antara dunia usaha dengan pemerintah. Komitmen HIPMI dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo harus senantiasa dijaga dengan baik. Salah satunya HIPMI punya peran besar menyukseskan kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah mengarahkan agar sebanyak 40 persen anggaran belanja barang dalam APBN, APBD dan juga BUMN digunakan untuk membeli produk dalam negeri. Sehingga bisa memberikan kontribusi sebesar 2 persen terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Bamsoet menyambut HUT ke-50 HIPMI, dari Bali, Jumat (10/6/22).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pada tahun 2022 ini, diperkirakan potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah bisa mencapai Rp 1.481 triliun. Sementara melalui BUMN bisa mencapai Rp 420 triliun. Untuk menyukseskannya, perlu peran dari pengusaha muda, khususnya yang bergerak di UMKM, untuk menghasilkan produk yang berkualitas.
"HIPMI juga harus menyukseskan target Presiden Joko Widodo untuk melahirkan 1 juta wirausaha baru. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kewirausahaan Nasional yang secara tegas ingin menggapai percepatan pencapaian target kewirausahaan 3,95 persen pada akhir tahun 2024," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, ditengah berbagai kebijakan pemerintah yang sudah pro terhadap dunia usaha, tetap harus mewaspadai situasi dan dan kondisi perekonomian yang masih penuh tantangan di tahun ini. Data Badan Pusat Statistik menujukan bawah inflasi hingga bulan April 2022 mencapai 2,15 persen, meningkat hampir empat kali lipat dibanding inflasi periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 0,58 persen. Inflasi ini dipicu oleh kenaikan komoditas energi dan bahan makanan yang masing-masing mencapai 3,91 persen dan 4,01 persen.
"Indonesia sebagai negara yang ditopang oleh kekuatan konsumsi yang berkontribusi pada 54,4 persen dalam PDB, tentu membutuhkan pengendalian inflasi yang baik untuk memastikan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Oleh karenanya, kewaspadaan dan kehati-hatian perlu dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait dengan pengendalian inflasi," pungkas Bamsoet. (*)
.jpeg)
