 |
| Foto istimewa. |
BANDUNG - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan Indonesia senantiasa berada di garis terdepan dalam mendukung Palestina agar bisa merdeka seutuhnya dari penjajahan israel. Hal ini tercermin dalam Spirit Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 (KAA 1955) yang diprakarsai Presiden Soekarno. Kemerdekaan Palestina juga menjadi 'pekerjaan rumah' yang harus diselesaikan oleh negara-negara peserta KAA 1955, karena dari berbagai negara peserta yang hadir, hanya Palestina yang hingga kini belum menikmati kemerdekaan yang utuh.
Bahkan Presiden Soekarno menegaskan dalam salah satu pidatonya di tahun 1962, bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel.
"Dalam pemungutan suara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November 2012 lalu, dari 193 negara anggota PBB, 138 menyetujui peningkatan status Palestina dari 'entitas' menjadi 'negara pengamat non-anggota', sembilan negara menolak, dan 41 tidak memberikan suara. Walaupun sudah menjadi angin segar, status tersebut belum memberikan kemerdekaan seutuhnya bagi Palestina. Sehingga perjuangan kita untuk kemerdekaan Palestina dari konflik berkepanjangan dengan israel belum tuntas," ujar Bamsoet saat menerima Ketua Dewan Nasional Negara Palestina Mr. Rahwi A.M. Fatouh, di sela penyelenggaraan Konferensi Internasional pembentukan World Consultative Assembly Forum, di Bandung, Selasa (25/10/22).
Delegasi Parlemen Palestina yang hadir antara lain, Deputy of Speaker Mr. Fahmi S.N. Zarir, Assistant Mr. Sameh A.S.Qettami, Counsellor Embassy Mr. Ahmed M.I Metani dan Mr. Muammar M.H.Milhim.
Hadir mendampingi Bamsoet, Pimpinan MPR RI Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, spirit KAA 1955 untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina tersebut kini juga dibawa kembali melalui pembentukan World Consultative Assembly Forum yang digagas MPR RI dengan melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, atau Nama Sejenis Lainnya dari masing-masing parlemen negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Karena salah satu isu yang dibahas dalam Forum ini menyangkut berbagai isu kemanusiaan, kesetaraan, kemerdekaan, dan perdamaian antar bangsa.
"Komitmen Indonesia dalam membantu Palestina tidak perlu diragukan. Pada saat Presiden Joko Widodo menerima Perdana Menteri Palestina Mohammad I.M. Shtayyeh di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (24/10/2022), menghasilkan beberapa MoU. Antara lain, MoU pembangunan kapasitas untuk mendukung pendirian otoritas obat dan makanan independen di Palestina," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Indonesia juga memberikan bantuan pengembangan kapasitas untuk mempersiapkan negara Palestina yang merdeka. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 2.000 warga Palestina. Selain itu, Indonesia juga senantiasa menyalurkan berbagai bantuan kepada Palestina melalui berbagai jalur, seperti UNRWA (the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) dan ICRC (International Committee of the Red Cross),
"Bantuan yang diberikan Indonesia kepada Palestina tidak hanya dilakukan melalui negara, melainkan juga melalui masyarakat sipil dan organisasi keagamaan. Seperti yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada Agustus 2022 lalu sudah memperbaharui MoU dengan Wali Kota Hebron terkait pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron (RSIH)," pungkas Bamsoet. (*)
.jpeg)
