 |
| Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin. (dok: Ist) |
Kepri, pelitatoday.com - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin mendesak Pemprov memprioritaskan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat. Hal ini seiring kenaikan inflasi pada September 2022 yang mencapai 1,06 persen.
Menurut Wahyu, sebagai upaya mengendalikan laju inflasi, penggunaan APBD harus diprioritaskan pada penguatan ekonomi masyarakat Kepri.
"Program prioritas kami adalah pertama, penyaluran BLT BBM, karena bulan September inflasi bulanan di Kepri naik menjadi 1,06 persen akibat kenaikan harga BBM," ujarnya, Kamis (6/10/ 2022).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks harga konsumen (IHK) Kepri menunjukkan inflasi sebesar 1,06 persen pada September 2022, lebih tinggi dari bulan yang sama tahun sebelumnya yang hanya 0,52 persen.
Komoditas yang menyumbang kenaikan inflasi itu antara lain karena naiknya harga BBM bersubsidi, sayur-sayuran, tarif angkutan, dan rokok.
Wahyu menyoroti masih tingginya inflasi di Kepri, bahkan masuk dalam 10 provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia.
"Secara tahunan, Kepri masuk 10 provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia, yakni 6 persen dan sudah ditegur Presiden Jokowi," katanya.
Wahyu menegaskan bahwa penguatan ekonomi masyarakat juga harus menjadi prioritas dalam pembahasan APBD Murni 2023. Di mana dalam proyeksi APBD 2023, Pemprov Kepri telah mengusulkan anggaran hingga Rp3,7 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Jika melihat dari kondisi sekarang, apakah proyeksi APBD 2023 yang disampaikan di KUA PPAS sebesar Rp3,767 triliun bisa terwujud?" ujarnya.
KUA PPAS tersebut merupakan gambaran sementara dalam penyusunan anggaran tahun 2023. Melalui KUA PPAS tersebut, Kepri memproyeksikan pendapatan 2023 sebesar Rp3,674 triliun.
Kemudian untuk belanja daerah diproyeksikan Rp3,767 triliun dan penerimaan daerah Rp120 miliar yang merupakan Silpa dari tahun anggaran 2022.
Selain penyaluran BLT BBM, Wahyu juga menekankan beberapa program prioritas lainnya pada APBD 2023. Yakni mengoptimalkan kuota PPPK guru, kawasan pertanian dan peternakan terpadu, dan mendata seluruh warga tidak mampu untuk dijadikan mitra di kawasan pertanian dan peternakan terpadu.
Kemudian menurunkan inflasi dengan memperbanyak operasi pasar dan membangun pasar induk, mendorong pemprov memperbanyak program padat karya dan melanjutkan kredit UMKM bunga nol persen, serta melobi pemerintah pusat untuk mempertimbangkan ulang rencana penghapusan honorer. (KP/ADV)
.jpeg)
