 |
| Foto Istimewa. |
JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri dan Purnawirawan TNI Polri (FKPPI)/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo menekankan, label 'anak kolong' yang dimiliki setiap kader FKPPI harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan pengabdian kepada bangsa. Jangan justru dijadikan label untuk gagah-gagahan tanpa makna yang bisa membuat nama baik orang tua di TNI Polri menjadi tercemar.
Setiap kader FKPPI harus turut menjaga dan setia pada Sapta Marga sebagai doktrin prajurit TNI, serta Tribrata dan Catur Prasetya sebagai doktrin anggota Polri, dalam menghadapi berbagai tantangan yang mencoba memecah belah bangsa melalui berbagai gerakan. Seperti radikalisme dan anti toleransi yang mengadu domba suku, ras dan agama.
"Banyak 'anak kolong' yang sukses mengabdikan diri menjadi kader bangsa, baik yang berkarir sebagai masyarakat sipil maupun meneruskan jejak orangtuanya di TNI Polri. Di masyarakat sipil misalnya, selain saya yang kini mengemban amanah sebagai Ketua MPR RI, ada juga yang mengemban amanah menjadi menteri seperti Menteri PUPR Basoeki Hadimuljono, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Sekretaris Kabibet Pramono Anung serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Ada juga yang menjadi wakil rakyat di daerahnya seperti Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, hingga Gubernur Ganjar Pranowo. Maupun menjadi Ketua Umum Organisasi Masyarakat seperti Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno. Masih banyak lagi 'anak kolong' yang yang dapat dijadikan teladan oleh segenap KB FKPPI, baik yang berkarir sebagai politisi, pengusaha, agamawan, cendikiawan, hingga seniman dan budayawan," ujar Bamsoet dalam Musyawarah Daerah X Keluarga Besar FKPPI DKI Jaya, Anak Kolong Sebagai Kader Bangsa, di Aula Soedirman, Makodam Jaya, Rabu (19/10/22).
Turut hadir Pengurus Pusat FKPPI antara lain, Ketua Umum Pontjo Sutowo, Wakil Ketua Umum Indra Bambang Utoyo, Dudhie Makmun Murod, dan Didiet Haryadi, Sekretaris Jenderal Anna R. Legawati, Bendahara Umum Fary Djemy Francis; serta Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI Jakarta).
Hadir pula Kapok Sahli Pangdam Jaya Brigjen TNI Ferdy Fronas, Dirbinmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Badya Wijaya, Ketua KPU DKI Jakarta Sunardi, dan Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin. Serta Penanggungjawab Musda X KB FKPPI DKI Jaya sekaligus Ketua FKPPI DKI Jaya 2017-2022 Arif Bawono, Ketua OC Arif Mansyur, Wakil Ketua OC Bambang Dirgantoro, Sekretaris OC Erick, Ketua SC Darwis Djalil, dan Sekretaris SC Ade Gumara.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, menjadi bagian dari Keluarga Besar FKPPI harus dijadikan sebagai kebanggaan dan kehormatan bagi segenap kader FKPPI. Sehingga timbul tanggungjawab untuk senantiasa menjaga nama baik FKPPI dalam setiap perilaku keseharian. Karena sejak didirikan pada 12 September 1978, FKPPI hingga kini tetap teguh mempertahankan jati dirinya di tengah tantangan peradaban zaman yang semakin kompleks dan dinamis, dengan tetap menjadikan Pancasila sebagai sumber kepribadian. Serta semangat pengabdian dan jiwa bela negara sebagai tekad perjuangan
"Dalam usianya yang ke-44 tahun, FKPPI telah sukses menjawab tantangan dan dinamika zaman, tetap solid, dan sukses melahirkan kader-kader bangsa yang berkualitas. Hadirnya kader-kader FKPPI yang menduduki posisi penting dan strategis pada berbagai institusi dan kelembagaan, membuktikan bahwa menjadi 'anak kolong' bukan penghalang untuk sukses. Kesuksesan menjadi milik siapapun yang mau berjuang untuk mendapatkannya," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, sebagai bagian dari anak bangsa yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga besar TNI dan Polri, setiap kader FKPPI harus memiliki semangat juang, jiwa patriot, dan wawasan kebangsaan, yang telah mendarah daging dan membentuk jatidiri serta karakter setiap kader FKPPI. Karenanya kehadiran 'anak kolong' sebagai kader bangsa harus dioptimalkan dalam kerangka manifestasi dari fungsi organisasi FKPPI sebagai dinamisator, mediator, stabilisator, katalisator, dan komunikator.
"Sebagai dinamisator, FKPPI mendorong terwujudnya tata kehidupan politik yang sehat dan demokratis. Sebagai mediator, FKPPI menempatkan diri di atas kepentingan semua pihak dalam penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan. Sebagai stabilisator, FKPPI berperan aktif mewujudkan dan menjaga iklim politik yang kondusif. Sebagai katalisator, FKPPI mendorong transformasi dan kedewasaan dalam kehidupan politik seiring dinamika peradaban zaman, dengan tetap mempertahankan Pancasila sebagai jati diri. Sebagai komunikator, FKPPI menjembatani berbagai aspirasi politik melalui dialog dan musyawarah, serta mendorong semangat sinergi dan kolaborasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kepentingan politik bangsa," pungkas Bamsoet. (*)
.jpeg)
