 |
| Puluhan warga Sido Mulyo dan Pondok Tani Tembesi, Senin (13/2/2023) mendatangi DPRD Batam terkait rencana PT Tanjung Piayu Makmur (TPM) yang akan melakukan penutupan akses jalan bagi warga yang melalui area lahan milik perusahaan. (dok;AN) |
Batam, pelitatoday.com - Puluhan warga Sido Mulyo dan Pondok Tani Tembesi, Senin (13/2/2023) mendatangi DPRD Batam. Kedatangan warga ini terkait rencana PT Tanjung Piayu Makmur (TPM) yang akan melakukan penutupan akses jalan bagi warga yang melalui area lahan milik perusahaan tersebut.
Dengan adanya rencana tersebut warga menilai pihak perusahaan terkesan semena-mena, terutama area jalan yang dimaksud disebut sebagai salah satu jalan utama yang dilalui oleh warga untuk beraktivitas.
“Rencana tersebut terkesan semena-mena dan ide pihak perusahaan ini diawali dengan itikad yang kurang baik,” terang Mesdi salah satu warga yang ditemui langsung oleh Ketua DPRD Batam, Nuryanto.
Hal senada juga diungkapkan oleh Lurah Tembesi, Muhammad Arfie, pihaknya mengaku telah berusaha maksimal dalam memperjuangkan aspirasi warga.
Walau demikian, Arfie juga menyampaikan kemungkinan adanya pilihan yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga keputusan yang dihasilkan tidak selamanya memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Intinya, kami ini sebagai perangkat lurah dan camat tidak dianggap pihak perusahaan TPM. Istilahnya, mulut ini sudah sering berbuih’ untuk mengajak duduk bersama dengan warga tapi tak pernah direspons,” tegasnya.
Menanggapi keluhan dari warga dan pihak Kelurahan ini, Nuryanto menyebut merasa kecewa terutama disaat pihak perusahaan juga dianggap mangkir dalam menghadiri surat undangan yang telah disampaikan oleh pihak DPRD Batam.
“Saya kecewa atas ketidakhadiran TPM. Padahal apa yang kami lakukan ini memperjuangkan aspirasi masyarakat agar tidak menutup akses jalan tanpa adanya kejelasan. Dan ketika diundang untuk RDP saja tidak hadir,” ujarnya.
Cak Nur pun menegaskan, seharusnya pihak perusahaan banyak-banyak bersyukur. Mengingat, warga yang terdampak dalam kebijakan ini tidak sampai melawan dan menimbulkan bentrokan.
Namun mereka hanya meminta agar tidak ada penutupan akses jalan. Meski lokasi tersebut masuk dalam PL dalam alokasi lahan yang diberikan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Melihat apa yang yang diceritakan oleh masyarakat ini, mestinya pihak ketiga yang mendapatkan alokasi dari BP Batam harusnya bersyukur. Karena masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan ini tidak melawan dan berontak apalagi tidak menerima,” paparnya.
Untuk itu, Cak Nur pun meminta kepada pihak perusahaan yang menerima alokasi lahan tersebut untuk tidak menutup satu-satunya akses jalan yang ada sebelum adanya keputusan.
“Kami juga meminta kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menegaskan kepada pihak perusahaan TPM agar tidak menutup akses jalan sebelum adanya arahan lebih lanjut,” tegasnya. (AL)
Editor; Riky Mora
.jpeg)
