 |
| Ketua DPRD Batam, Nuryanto SH. |
Batam, pelitatoday.com – DPRD Kota Batam meminta pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan pengawasan lingkungan dari limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) akibat terjadinya pencemaran di Pantai Kampung Melayu Nongsa.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, menyikapi terkait kondisi perairan di Pantai Kampung Melayu yang sebagian menghitam karena limbah yang dibuang kapal laut, Rabu (10/5/2023).
“Kami sebagai wakil rakyat di daerah menyesalkan dan prihatin. Karena ini hampir setiap tahun pasti ada, bisa jadi dua kali. Harusnya aparat pemerintah lebih meningkatkan fungsi dan pengawasannya,” ujarnya.
Nuryanto mengatakan pihaknya meminta pemegang kewenangan untuk menyelidiki dan mendalami asal limbah yang diduga B3 atau aspal yang berada di laut Batam.
“Setiap tahun selalu terjadi. Namun tidak pernah ada pencerahan baik tersangka atau pelaku yang menyebabkan pencemaran lingkungan di laut,” ujar dia.
Menurut Nuryanto diperlukan koordinasi dan sinergi antara instansi agar bisa menindaklanjuti persoalan pencemaran lingkungan akibat limbah B3 atau apapun jenisnya.
“Pantai Melayu ini merupakan salah satu destinasi wisata bagi masyarakat Batam. Kalau kejadian pencemaran lingkungan berulang sangat merugikan, belum lagi bagi nelayannya,” terangnya.
Selain itu, Nuryanto juga menyebutkan peningkatan kinerja ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) baik di tingkat Kota Batam maupun Provinsi Kepri, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), dan instansi terkait lainnya.
Hal tersebut untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada sejumlah instansi perkapalan, agar tidak membuang limbah sembarang yang membahayakan habitat laut dan sangat merugikan masyarakat pesisir terutama nelayan.
“Pencemaran ini harus ditanggapi dengan serius. Segera dicari dari mana sumbernya dan siapa yang harus bertanggung jawab,” tandasnya.
Dia menyebutkan, ini harus segera ditindak, karna pencemaran ini kalau saya lihat dari vidio, ini sangat kental sekali.
“Siapa yang buang limbah ini, kita percayakan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera meyelesaikan masalah ini,” tutupnya. *
.jpeg)
