 |
| Kepala BP Batam, Muhammad Rudi saat melakukan conference pers di Ruang Presentasi marketing Center gedung BP Batam pada Selasa (26/9/23). |
Dalam press conference di Ruang Presentasi marketing Center gedung BP Batam pada Selasa (26/9/23), Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyampaikan bahwa ia baru saja pulang dari Jakarta usai melakukan rapat terbatas di Istana Negara.
"Saya hadir bersama Gubernur Kepri dalam rapat tersebut yang dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah Menteri membahas soal Rempang ini,," kata Rudi dihadapan pewarta.
Rudi mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, termasuk menggeser dan menyediakan tempat tinggal warga Rempang mendapat respon langsung dari Presiden agar program ini berjalan dengan baik.
"Yang pertama sebelumnya saya sudah sampaikan agar seluruh petugas dilapangan, termasuk TNI Polri agar melakukan kegiatan dengan cara menggunakan hubungan emosional yang dekat dan silaturahmi yang lebih bagus, agar tidak terjadi sesuatu yang dapat merugikan kita semua. Hal ini secara lisan sudah saya sampaikan, mungkin besok secara resmi (tertulis)," katanya.
Rudi juga menyampaikan bahwa batas akhir dari pemindahan masyarakat Rempang tidak ada batas akhir.
"Tidak ada batas akhir tanggal 28 September ini, saya kira hal ini perlu diketahui petugas dilapangan dan juga saudara-saudara di Rempang agar tidak ada lagi ada isu-isu menyesatkan,"
"Contohnya, ada isu rumah yang akan diganti wujudnya saja tidak ada, apa BP Batam serius? Saya mau sampaikan agar masyarakat tidak perlu kuatir, semua akan kita tepati. Walaupun ada isu tahun depan saya sudah habis, tapi semua nanti akan berjalan sesuai dengan kesepakatan masyarakat dengan BP Batam," tambahnya.
Apalagi kata Rudi, kebijakan pergeseran dan perpindahan ini sudah disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia langsung.
"Tempat relokasi ada dua, satu di tanjung Banon dan satu lagi di dapur 3, agar ini tidak keliru bahwa yang pertama diselesaikan dulu adalah perpindahan ke tanjung Banon. Dimana hari ini sudah masuk tim dari Kementerian PUPR untuk menentukan lokasi perpindahan dari lokasi 2000 H yang akan kita berikan duluan kepada PT. MEG yang dikembangkan oleh 13 Perusahaan didalamnya," pungkas Rudi.
Sementara itu untuk pergeseran ke Dapur 3, hal ini juga tidak ada batas waktu. Semua akan dilakukan dengan pendekatan-pendekatan persaudaraan dengan warga Rempang.
"Saya berharap, tidak ada lagi kelompok-kelompok lain yang masuk untuk mengganggu permasalahan pergeseran ini. Masyarakat akan diberikan rumah diangka 120 juta, dan tanah 500 m dan hal yang sama di Tanjung Banon dan Dapur 3," cetusnya.
Selain itu, Rudi juga menepis informasi soal kedua tempat pergeseran itu tidak bisa diberikan surat hak milik (SHM). Padahal kata dia, di Kota Batam sendiri sudah ada 11 kampung tua yang ia berikan SHM.
"Di Batam sendiri sudah saya berikan Hak Milik'kan 11 kampung tua, kenapa bisa?. Proses kita lalui dengan HPL BP Batam, rumah selesai dibangun, serah terima baru mereka bisa mengajukan proses menjadi Hak Milik. Kenapa tidak langsung SHM? Karena rumah yang akan dibangun itu menggunakan anggaran BP Batam, baru kita hibahkan untuk proses SHM. Intinya hal ini tidak perlu diragukan dan tidak perlu ada isu-isu fitnah ditebarkan," jelasnya.
Baca Juga: Mengutamakan Pendekatan Persuasif Kepada Masyarakat Rempang
Rudi juga menegaskan bahwa status hak milik rumah warga yang akan dibangun nantinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri ATR/BPN.
"Kita bukan tidak bisa di SHM kan sekarang, tapi jika itu sekarang dikeluarkan SHM, maka BP Batam tidak boleh masuk. Yang pasti semua akan kami lengkapi dan rumah yang kita bangun sesuai dengan jumlah kebutuhan masyarakat yang akan menempati,"ucapnya
Soal infrastuktur, Rudi mengatakan semua kelengkapan perpindahan dan pergeseran tersebut akan dilengkapi.
"Sekarang tergantung masyarakat, jika ingin pindah ke Tanjung Banon semua tidak ada masalah. Nanti tim pendataan akan masuk, karena di Tanjung Banon tata ruangnya berbeda dengan di Dapur 3 yang semuanya sudah HPL yang tinggal kita terima dari Kementerian ATR/BPN. Yang artinya di Dapur 3 sudah bisa langsung kerja, tapi di Tanjung Banon harus kita lengkapi dulu supaya nanti tidak bermasalah," lanjutnya.
Rudi pun mengungkapkan bahwa saat ini tidak perlu ada intervensi lagi, baik dari dalam atau dari luar. Jika ada kata dia, Rudi mengajak wartawan agar melapor kepadanya.
"Kita tidak ingin ada intervensi lagi, baik dari luar ataupun dari dalam, maupun yang mencoba memanas-manasi masyarakat. Jika ada segera laporkan ke saya biar kita cek. Kita hanya ingin masyarakat dsana lebih baik dari yang sekarang dan anak-anak dsana agar dicatat dan difungsikan menjadi prioritas dengan skill dan kemampuan mereka. Bagi yang belum punya skill, itu tugas kita mulai dari sekarang untuk membina mereka," tegasnya.
Soal tenggang waktu pembangunan rumah warga, Rudi menyampaikan bahwa pihaknya sudah memberikan solusi kepada masyarakat hingga rumah tersebut selesai di bangun.
"Semakin cepat semakin bagus, saya selaku kepala BP Batam berharap ini cepat selesai. Saat ini tim dari Kementerian PUPR sudah turun untuk melakukan cut and fill untuk membuka jalan. Selepas itu, baru dilakukan pembangunan rumah warga. Intinya saya mau ini cepat selesai,"
"Dimana, 500 lebih ruko sudah kita siapkan karena 99 % masyarakat tidak mau tinggal di Rusun. Artinya, mereka tinggal pilih mau diuangkan, mau tinggal di Rusun atau ruko, kita serahkan mereka memilih," kata Rudi.
Editor: Redaksi
.jpeg)
