 |
| Foto istimewa. |
"Saya mewakili masyarakat Denpasar beterimakasih karena telah terpilih sebagai penerima predikat Radio Host terbaik mengalahkan 129 peserta lainnya dari berbagai kategori. Selain itu sebuah kehormatan bagi saya bisa menjadi tuan rumah untuk acara IndonesiaPersada.Id Award dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Sebagai tuan rumah tentu saya berharap dapat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui promosi pariwisata, keindahan dan kekayaan budaya Kota Denpasar," tutur Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.
Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia (Indonesia Persada ID) ke-5 ini mengangkat tema ‘Radio Senantiasa Ada’.Mukernas tahun ini terselengara di Prama Sanur Beach Hotel, Denpasar pada Rabu (1/11/2023). Dalam kesempatan tersebut, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara memperkenalkan program unggulannya yaitu Radio Inklusi Menuju Denpasar Maju dan Jaya (RADITYA).
"Kami memiliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang bernama Radio Publik Kota Denpasar (RPKD) dengan frekuensi 92.6 FM. RPKD sendiri mempunyai program unggulan yang bernama RADITYA. Program ini telah menjadi TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (Kemenpan RB) pada akhir Juli lalu. Melalui program ini maka RPKD menjadi radio pertama di Indonesia baik swasta atau milik pemerintah yang memberikan hak kepada anak disabilitas dan lansia untuk menjadi penyiar radio," papar Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara.
RADITYA merupakan program acara khusus di RPKD yang memberikan atensi terhadap penyandang disabilitas. RADITYA menyediakan ruang untuk menyalurkan bakat di bidang broadcasting. Akses bagi para penyandang disabilitas di Kota Denpasar masih terbatas. Oleh karena itu, RADITYA hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Denpasar akan sarana komunikasi, sosialisasi dan informasi mengenai layanan publik, pembangunan, pendidikan, pelestarian budaya, kegawat daruratan, kebencanaan, info lalu lintas dan hiburan yang bersifat inklusif sehingga dapat diterima serta dinikmati manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Sebagai tuan rumah hajatan nasional organisasi radio dan televisi pemerintah daerah se-Indonesia ini. Indonesia Persada ID diharapkan menjadi wahana untuk mengupdate informasi terkini serta menjadi tempat berbagi pengetahuan tentang perkembangan dunia penyiaran. RPKD Ini merupakan satu-satunya stasiun radio milik pemerintah yang telah memanfaatkan teknologi siaran digital. Sehingga jangkauan siaran dapat diterima oleh masyarakat dengan semakin luas, serta kualitas siaran yang semakin jernih," ujar IGN Jaya Negara.
RDKD sudah layanan streaming RADITYA juga telah terintegrasi dengan aplikasi DPS (Denpasar Prama Sewaka). Melalui inovasi RADITYA menjadi radio pertama di Provinsi Bali yang memberdayakan para penyandang disabilitas sebagai penyiar khusus, memberikan ruang bagi para kelompok lansia untuk tampil dan menyalurkan hobi melalui segmen Gita Sancaya di setiap hari Minggu, serta secara rutin setiap bulannya bekerjasama dengan kelompok KISARA (Kita Sayang Remaja) untuk mengedukasi remaja perihal seksualitas dan juga permasalahan remaja lainnya.
"RPKD kini sudah berusia 21 tahun sementara inovasi RADITYA diluncurkan pada tahun 21 Oktober 2006. Saya yakin inovasi ini dapat dengan mudah diduplikasi di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia memiliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang dapat dimanfaatkan sebagai media inklusi. RPKD terus mendewasakan diri dalam proses digitalisasi demi mengikuti perkembangan zaman, memadukan "human-touch" dengan "hi-tech", ungkap Jaya Negara.
Ketua Umum Indonesia Persada ID, Ganjar Pranowo dalam sambutannya menjelaskan, keberadaan radio dan TV publik daerah diharapkan menjadi sarana penyebarluasan informasi yang strategis guna menjaga ketahanan informasi negara di daerah. Sehingga pihaknya mendorong radio dan TV publik daerah untuk melakukan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia penyiaran.
"Saat ini, LPPL tidak sedang baik – baik saja. Sehingga seluruh stakeholder seperti para Kepala Dinas Kominfo, Bupati, Wali Kota, Gubernur, DPRD harus menyatukan persepsi, berjuang ke DPR berjuang ke Presiden berjuang ke Kementerian Kominfo agar LPPL tidak punah. LPPL adalah jalan keluar untuk menjaga ketahanan informasi negara dengan kondisi geografi NKRI yang sangat majemuk, yang mayoritas adalah non perkotaan, sehingga penguatan LPPL sangat penting dilaksanakan,” imbuh Ganjar. Dedy Haryadi
.jpeg)
