 |
| Mewakili Walikota Batam Muhammad Rudi, Sekda Jefridin hadiri Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024 di Gedung DPRD Batam. |
Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025 dilakukan di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, dengan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.
“Penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS adalah langkah penting dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen ini tidak hanya menjembatani perencanaan pembangunan dan penganggaran, tetapi juga mencerminkan komitmen kita terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” jelas Jefridin yang juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam .
Tim Badan Anggaran (Banggar) mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin antara TAPD Kota Batam dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Meskipun proses pembahasan terkadang mengalami dinamika, tujuan utamanya adalah untuk mencapai hasil yang optimal dalam penyusunan kebijakan APBD.
APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, yang bertema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Tema ini diwujudkan melalui kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur, serta ekonomi yang ramah lingkungan.
“RKP 2025 menjadi acuan penting dalam perencanaan dan penganggaran, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Fokus utama adalah menciptakan lapangan kerja berkualitas, mengurangi ketimpangan, dan menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan,” katanya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2021-2026 juga menjadi panduan utama. Tema arah kebijakan pembangunan Kota Batam untuk tahun 2025 adalah "Pemantapan Infrastruktur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan," dengan enam program prioritas utama.
“Yaitu reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur, percepatan pemulihan ekonomi, pembangunan kawasan hinterland, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan investasi berbasis maritim,” tambahnya.
Banggar dan TAPD Kota Batam telah mencapai kesepakatan mengenai beberapa isu penting, termasuk pembangunan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pengelolaan banjir, serta pengoptimalan tata kelola pemerintahan.
Disetujuinya APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025, ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Wali Kota Batam dan Pimpinan DPRD Kota Batam. ***
.jpeg)
