 |
| Istimewa. |
FGD menghadirkan tiga narasumber kompeten, yaitu Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H. (Dosen FHUI & Direktur Eksekutif ICLD), Mufti Makarim (Senior Advisor Bidang Hankam, Marapi Consulting and Advisor), dan Dr. Moch. Isnaeni Ramdhan, S.H., M.H. (Dosen HTN FHUP), sementara Cipta Indralestari R., S.H., M.H., Dosen HTN FHUP, sebagai dimoderator. Peserta yang hadir terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
Dalam sambutannya, Dekan FHUP, Prof. Eddy Pratomo, SH., MA., mengatakan perubahan UU ini harus disikapi dengan bijak, termasuk dalam konteks hukum, sehingga tidak memperburuk keadaan dan dengan FGD ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik pada kajian hukum tata negara.
"Latar belakang kegiatan ini merujuk pada dinamika reformasi sektor pertahanan, di mana perubahan UU TNI menimbulkan pro-kontra terkait risiko kembalinya peran militer dalam ranah sipil," ujar Prof. Eddy Pratomo, SH., MA.
Sebagian pihak menilai revisi diperlukan untuk menyesuaikan tantangan global, sementara lainnya mengkhawatirkan ancaman terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum, terutama setelah aksi penolakan oleh mahasiswa dan aliansi masyarakat di Gedung DPR RI pada 20 Maret 2025.
Melalui FGD ini, Fakultas Hukum Universitas Pancasila berupaya memperkaya wacana akademis sekaligus mendorong solusi yang berlandaskan konstitusi.
"Rekomendasi hasil diskusi diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan peran TNI tanpa mengorbankan nilai- nilai negara hukum," jelasnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Pancasila dalam menjawab isu strategis nasional. Dedy Hariyadi
.jpeg)
